WELCOME TO WEB FGPBP

Mungkin anda berfikir, akulah manusia yang paling tidak beruntung dan bodoh, karena kecintaan ku terhadap negeri ku lebih besar dari yang kau dapat dari ku...tapi satu hal yang kau tahu, bahwa aku berjalan bersama suatu kebenaran yang dunia telah menolaknya...sebab yang ku tahu...kebenar itu akan memerdekakan aku.

24 Agu 2010

Komisi Hak Asasi Manusia di Papua Mengutuk Kekerasan terhadap Wartawan

VHRmedia, Jayapura - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua mengutuk kekerasan terhadap wartawan, yang sering terjadi pada bulan-bulan terakhir.
Sekretaris Komnas HAM di Papua Frist Ramandey mengatakan bahwa kematian wartawan tersebut telah membahayakan demokrasi di Papua. SOURCE
"Jurnalis adalah rekan kerja dari Komisi Hak Asasi Manusia. Kematian wartawan di Merauke berarti bahwa demokrasi di Papua telah meninggal, "kata Ramandey pada hari Senin (8 / 23).
Ramandey menyarankan agar polisi tidak bisa mengecilkan pembunuhan Ardiansyah Matrais, seorang wartawan di Merauke, dan Ridwan Salamun, yang meninggal di Tual, Maluku Tenggara.
"Saya telah melihat fenomena yang unik. Ada pembunuhan kepada wartawan selama satu bulan. Apa yang terjadi di sini? "Tanya Ramandey.
Kantor Komnas HAM Papua akan membentuk tim untuk menyelidiki kematian Matrais Ardiansyah.
Komisi sudah kecewa oleh Kantor Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) untuk menunda penyelidikan kematian Ardiansyah's.
"Kami berharap koordinasi antara komisi, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, dan Persatuan Wartawan Indonesia mengungkapkan kematian wartawan ini.Tapi kami akan mendorong polisi untuk memecahkan masalah ini segera, "jelas Ramandey.
Ardiansyah Matrais, seorang wartawan dari TV Merauke, ditemukan mati di daerah Gudang Arang, Juli lalu 30. Di satu tempat lain, Ridwan Salamun, seorang wartawan dari TV Ming, telah mati selama bentrokan di Tual, Maluku Tenggara, pada tanggal 21 Agustus 2010. (E1)

Vanuatu dapat memegang kunci untuk kemerdekaan Papua

Vanuatu dapat memegang kunci untuk kemerdekaan Papua 
Oleh Peter Woods 
24 Agustus 2010, 00:05
Email artikel ini
 Printer friendly halaman
Kesimpulan dari Forum Pulau Pasifik telah meninggalkan rasa kecewa. Ada alasan untuk berpikir bahwa akan Vanuatu suara menonjol dalam forum untuk permintaan Papua Barat untuk duduk di meja. Seperti baru-baru ini sebagai 19 Jun Parlemen Vanuatu melewati mosi untuk membawa masalah Papua Barat untuk PBB tahun ini.

Semua laporan publik yang mengarah ke forum, dan jaminan pribadi untuk lobi yang sedang dilakukan oleh Vanuatu Free West Papua Association bahkan sampai Perdana Menteri, setiap memberikan indikasi bahwa Papua Barat akan tinggi pada agenda, dan bahkan bahwa perwakilan delegasi Papua Barat setidaknya akan diberi status pengamat.

Dalam sambutannya, ketua forum masuk Perdana Menteri Vanuatu Edward Nipake Natapei, berkata: "Kita perlu bicara lebih banyak tentang bagaimana kita dapat membawa harapan kepada warga negara Pasifik yang berjuang untuk mencari pekerjaan, yang tanpa kebebasan politik... "
Advertisement: Cerita terus di bawah

Apa yang terjadi? Tidak ada. Diam. mendelegasikan Tidak mengangkat suatu hal umum tentang Papua Barat. Semua pembicaraan adalah politik, masalah Fiji didominasi, dan bahwa ini ditutup setiap perdebatan lebih lanjut mengenai Papua Barat. Tiga pertanyaan yang timbul dari ini: Apakah ini alasan sebenarnya mengapa Papua Barat tidak dipromosikan? Jika tidak apa alasannya? Apakah ini berarti bahwa kegagalan adalah sponsor Vanuatu sekarang penyebab kehilangan bagi gerakan kemerdekaan Papua Barat?

Alasan sebenarnya Papua Barat menjadi gajah dalam kamar di forum ini adalah bahwa Natapei jelas di bawah tekanan besar dari kekuatan asing - khususnya Australia, Papua New Guinea dan Indonesia. Australia terus mendukung integritas teritorial republik Indonesia dan perlunya bekerja untuk Otonomi Khusus Papua Barat. Australia juga donor utama bagi pembangunan negara, dan yang harus datang dengan beberapa tag loyalitas.

PNG, bersama dengan Kepulauan Solomon, mendukung Fiji, bertentangan dengan Vanuatu yang mengambil / Australia Selandia Baru sikap.Indonesia, untuk bagian ini, semakin muscling ke Pasifik - Vanuatu hanya diberikan dengan seragam baru untuk polisi, dan meningkatkan keberadaannya, dari enam sampai 48 anggota biasa di forum yang paling terbaru. Ini datang dalam dua gelombang, pada tanggal 1 dan 5 Agustus delegasi terakhir termasuk Papua Barat, Dr Felix Wainggai, seorang penasihat Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada pembangunan di Indonesia Timur.

Ini mungkin terlalu banyak terbukti api-daya untuk PM Vanuatu, yang kemudian di radio mengklaim bahwa diam di West Papua adalah karena hal-hal prosedural yang harus dilakukan dengan ujung tombak Grup Melanesia.

Sudut lain pada diam Vanuatu mungkin ada hubungannya dengan manifestasi internal atau eksternal kelompok kemerdekaan Papua Barat sendiri.Sebuah delegasi ke PIF Jacob Rumbiak mengatakan, juru bicara urusan luar negeri untuk Papua Barat National Authority (WPNA) dan saya sendiri bahwa persepsi dari dalam Vanuatu Luar Negeri adalah bahwa gerakan kemerdekaan Papua Barat masih dibagi. Kenyataan di lapangan, bagaimanapun, adalah bahwa ada konsensus yang tumbuh dari kalangan mayoritas kelompok aktivis, dan yang lebih penting antara Presidium dan WPNA - pemerintahan transisi semakin diakui di seluruh Papua Barat sebagai langkah politik yang kredibel berikutnya ke saat ini di dalam kerangka kerja Papua Barat.

kemarahan telah dibangkitkan, namun, dari dewan Papua pro-Barat pimpinan dan beberapa anggota koalisi. Mereka melihat ini sebagai gua-in dan Natapei dan pemerintah tidak dapat berlangsung.

Semua mungkin tidak hilang maka peran advokasi mengenai Vanuatu untuk bangsanya Melanesia yang sesama di Papua Barat. PIF 2010 dapat membuktikan kemenangan Pyrhhic bagi negara-negara bersandar pada Vanuatu. The gelombang oposisi meningkat dalam Vanuatu. Ini akan menggembleng baik pemerintah Natapei atau menggantinya dengan koalisi benar-benar didedikasikan untuk melanjutkan pada isu Papua Barat.tetangga enggan Vanuatu's memang bisa berakhir dengan seekor tikus kecil yang menderu di Pasifik.

Peter Woods menghabiskan lima tahun di Papua Barat 1978-1983.
SUMBER http://www.smh.com.au/opinion/politics/vanuatu-may-hold-key-to-papuan-independence-20100823-13he8.html 

23 Agu 2010

Jurnalis Sepakat Boikot Berita Polda Papua

Aksi Demo Wartawan

Juga Minta Kapolda Papua Segera Diganti

Opera yang mengisahkan seorang wartawan yang tengah menjalankan tugas liputan di lapangan yang ternyata dihalang-halangi aparat keamanan. Aksi ini dilakukan dalam aksi demo seratusan wartawan di Mapolda Papua kemarin. JAYAPURA—Seratusan wartawan media cetak ma upun elektronik,  baik lokal maupun nasional yang beker ja di Papua dan Jayapura, khususnya akhirnya memilih sikap tegas memboikot pemberitaan , khususnya di lingkungan Polda Papua terhitung mulai Senin (23/8) sampai Polda bisa mengungkap kasus pembunuhan seorang Wartawan Merauke TV dan teror kepada sejumlah wartawan di Merauke.
Tak hanya itu, para wartawan juga  meminta Kapolri agar segera mencopot Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Suprapto karena dinilai tidak mampu  menyelesaikan persoalan-persoalan Papua,. Salah satunya adalah pembunuhan terhadap wartawan Merauke TV Ardiansyah Matra’is (25) dan kasus teror kepada sejumlah wartawan di Merauke.
Demikian disampaikan  Ketua AJI Kota Jayapura Victor Mambor saat menggelar aksi unjukrasa di Halaman Mapolda Papua, Jaya­pura, Senin (23/8) pagi kemarin. Pernyataan sikap ini sebenarnya disampaikan langsung kepada Kapolda Papua yang  dinilai memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mengungkap kasus pembunuhan wartawan tersebut. Namun demikian, setelah berjam jam menunggu  Kapolda Papua  tak juga menampakan diri.
Dia mengatakan, hasil otopsi polisi diketahui wajah korban bengkak diduga akibat penganiayaan. Beberapa gigi depannya terlepas serta dibagian tubuh lainnya juga terdapat luka bekas pukulan benda tumpul.  Leher korban terlihat dijerat seutas tali. Lidahnya  menjulur keluar serta telinganya terus mengeluarkan darah. Meski   telah melakukan otopsi  polisi masih  melakukan uji forensik  terhadap jasad korban. Tapi belum tentu pelaku bisa segera diketahui.
Dikatakan, korban dilaporkan  hilang oleh keluarga pada tanggal 28 Juli 2010 kemudian ditemukan  tewas mengapung di sungai Maro  29 Juli 2010 atau korban hilang sekitar 6 jam. Sebelum meninggal dunia korban  dan wartawan  Merauke lain menerima teror lewat pesan singkat.
Hal ini membuat para wartawan  bersikeras    masuk  ke ruangan guna menemui  Kapolda Papua.  Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Wach yono akhirnya menyeruak masuk   ke tengah tengah kerumunan  pengunjukrasa untuk menyampaikan sesu atu. Kontan pengunjukrasa menolak kehadirannya. “Kami hanya ingin  bertemu dengan Jenderal Bekto tanpa mesti diwakili karena ia telah  berjanji kepada kami untuk segera mengungkap pembuhan rekan kami,” teriak pengunjukrasa spontan.
Saat tiba di Halaman Mapolda Papua, Jayapura, pengunjukrasa mengenakan  busana hitam dan membawa karangan bunga  sebagai simbol belasungkawa atas mening galnya wartawan Merauke TV Ardiansyah Matra’is.
Mereka juga  mengusung belbagai spanduk dan poster  yang berisi stop teror dan kekerasan terhadap wartawan, kapolda papua jangan hanya tidur dan lain lain. Sejumlah aparat keamanan  berjaga jaga  di sekitar lokasi unjukrasa.
Aksi unjukrasa ini diawali dengan doa yang dipimpin Sekretaris AJI Kota Jayapura Cunding Levi. Sambil  berlutut ia menyampaikan keprihatinannya terkait pembunuhan  terhadap wartawan Merauke TV Ardiansyah Matra’is.
“Ya Allah, Tunjukkan jalan kepada Bapak  Kapolda Papua dan jajarannya agar ia mampu melakukan tugasnya untuk mengungkap pelaku  dan motif pembunuhan terhadap rekan kami almarhum Ardiansyah Matra’is,” tukas  kontributor Majalah Tempo Jayapura ini. Pengunjukrasa menaburkan bunga ke arahnya sembari  meneteskan air mata mengenang almarhum Ardiansyah saat masih  menunaikan tugas kewartawanannya. Sungguh piluh.
“Hari ini rekan  kami telah terbunuh.  Besok rekan kami lainnya. Kami minta jaminan keamanan bagi seluruh jurnalis yang  menunaikan  tugasnya di  Tanah Papua,” imbuhnya. “Uang  yang  merupakan hak wartawan dipotong setiap bulan untuk keamanan masyarakat di seluruh Tanah Air, tapi kenapa kekerasan masih terus menimpah warwawan,” tukasnya.  
Usai melantunkan doa.  Cunding Levi  merebahkan tubunnya. Tanpa petunjuk pengunjukrasa menggelar opera yang mengkisahkan seorang wartawan yang tengah  menunaikan tugas liputan dilapangan ternyata ia  dihalang halangi aparat keamanan.
Lama menunggu kehadi ran Kapolda Papua. Pengunjukrasa satu  persatu menggelar orasi yang  intinya mengecam ketakmampuan  Kapolda Papua mengungkapkasus pembunuhan Mera uke TV Ardiansyah Matra’is. “Mengapa  Pak Kapolda tak mampu mengungkap pelaku pembunuhan terhadap rekan kami   Ardiansyah, tapi justru Mabes Polri yang mengungkap kematiannya,” tutur Netty Dharma Somba, wartawan The Jakarta Post. 
“Wartawan adalah mitra Polri. Setiap hari  kami menyampaikan keberhasilan Polri dalam menjaga kantibmas di Tanah Papua, tapi  Pak Kapolda seakan tak mempedulikan luka lara yang diderita rekan kami almarhum Ardiansyah dan keluarga  yang ditinggalkannya. Kami capek Pak Kapolda,” tukas wartawan  harian Cenderawasih Pos Ronald Manurung yang betugas di lingkungan Polda Papua.  
Seorang aparat keamanan tiba tiba mendatangi  pengunjukrasa guna menyampaikan setelah selesai Sholat Kapolda Papua berjanji  akan  menemui  wartawan. Tapi tak diwujudkan. Informasi yang diterima Kapolda menyerukan agar  pengujukrasa mendelegasikan seorang pengunjukrasa untuk menemuinya. Kontan permintaan ini ditolak.
Alhasil, Cunding Levi menyampaikan  pernyataan bersama memberikan dead-line (batas akhir) selama seming gu kepada Kapolda Papua dan jajarannya me ngungkap pelaku dan motif pembunuhan terhadap wartawan Merauke TV Ardiansyah Matra’is. Apabila selama waktu yang ditentukan Kapolda tak mampun  mengungkapnya maka pihaknya akan menyampaikan mosi tidak percaya kepada Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Suprapto MSi. Hal ini disampaikan lantaran Kapolda Papua tak mampu mengungkap kematian wartawan.  Pernyataan bersama ini  rencanakan disampaikan kepada Presiden beserta menteri menteri, Komisi III DPR RI, Mabes  Polri, Komnas HAM Pusat  dan lain lain.  
“Kami juga mendesak  agar Kapolda Papua dimutasikan karena  kami nilai tak mampu menjaga keamanan di Tanah Papua,” tegasnya.
Ditengah tengah aksi unjukrasa tersebut hadir  Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib sekaligus didaulat menyampaikan pernyataan sikap.  Dihadapan pengunjukrasa  ia  mengajak seluruh pekerja pers untuk menundukkan kepala dan mengheningkan cipta bagi meninggalnya rekan Ardiansyah. Selanjutnya ia  menyampaikan pernyataan sikap antara lain almarhum Ardiansyah adalah pelaku demokrasi serta pers adalah penegak HAM. Karena itu seluruh komponen masyarakat di Tanah Papua seyogyanya lah memberikan perhatian untuk mengungkap kasus  pelanggaran HAM ini. 
“Saya menduga kasus pembunuhan wartawan ini memiliki korelasi dengan Pilkada di Merauke. Untuk itu aparat polisi  harus mampu mengungkap pelaku dan motivasi pembunuhan terha dap wartawan,” tegasnya. 
Ketika hendak meninggalkan Mapolda Papua, Jayapura pengunjukrasa menyerahkan karangan bunga dan  pernyataan  bersama yang diletakan dibawah kaki Bripka Pol Agus K.  Pengunjukrasa akhirnya meninggalkan Mapolda Papua dengan tertib.              
Sebagaimana diketahui   seratusan wartawan ini kembali memadati halaman Mabes Polda Papua karena kesal dengan sikap polisi yang terkesan tidak ambil pusing terhadap penuntasan kasus pembunuhan, teror dan intimidasi yang me nimpa wartawan di Merauke. Sebelumnya, pada Juli lalu, seratusan wartawan ini telah mendatangi Polda Papua, mereka mendesak keseriusan Polisi mengungkap sekaligus menangkap pelaku pembunuhan wartawan Merauke TV Ardiansyah serta penebar teror wartawan di Merauke.
Sambil membawakan spanduk dan pamflet, Senin (23/8) siang kemarin, seratusan wartawan ini melakukan longmarc dari kantor DPRPapua menuju Mabes Polda Papua yang berjarak sekitar dua ratus meter lebih, saat memasuki pintu gerbang Mabes Polda Papua, wartawan melakukan aksi jalan mundur sebagai pertanda bahwa kinerja Polda Papua buruk.
Setiba di Mabes Polda Papua, seratusan wartawan ini langsung menggelar orasi-orasi tidak terkecuali orasi juga dilakukan para pimpinan media cetak di Jayapura, antara lain, Pemimpin Redaksi (Pemred) Cenderawasih Pos, Pemred Bintang Papua, Pemred Pasifik Pos, Pemred Tabloid Suara Perempuan Papua, serta media cetak lainnya yang ada di Papua.
Wartawan juga mendesak Kapolda Papua agar mene mui sekaligus memberikan penjelasan kepada wartawan, terkait perbedaan persepsi antara Polres Merauke, Polda Papua dengan POLRI. Namun sayangnya Wakapolda Papua Brigjen Pol Arie Sulistyo yang katanya akan bertemu wartawan setelah sholad, tidak kunjung datang. Menurut penjelasan pihak Polda bawah Wakapolda ha nya mau menerima perwakilan wartawan saja. Sementara wartawan menolak, karena para wartawan ingin mende ngarkan penjelasan langsung dari Wakapolda, jadi tidak perlu pakai perwakilan.
Tidak hilang akal seratusan wartawan inipun terus meneriaki Wakapolda Papua agar bisa menemui mereka, bahkan adu mulut antara salah satu anggota Polda Papua AKP Syahrial dengan wartawan tidak dapat terhindar. “Siapa yang mau lawan saya,” teriak Akp Syahrial dari lantai dasar gedung Polda Papua. Tantangan AKP Syahrial ini rupanya memancing reaksi para wartawan.
Wartawan terus meneriakkan yel-yel “Ganti Kapolda Papua, ganti Kapolda Papua,” bahkan nyanyian-nyanyian yang dikumandang beberapa wartawan-pun ikut memenuhi teriakan yel-yel tersebut.
Untuk meneruskan aspirasi mengganti Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Suprapto, para wartawan ini telah membuat mosi tidak percaya kepada Kapolda Papua yang kemudian akan diteruskan ke Presiden RI, DPR-RI, DPD-RI, Kompolnas, Gubernur Provinsi Papua dan DPRP dan pihak terkait.
Selain itu, wartawan Pa pua juga akan melayangkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa dugaaan kasus korupsi benilai Rp1.9 miliar yang melibatkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Dr Achmad Hatari yang walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi,  namun kemudian di peties-kan atau dihentikan penyidikannya.
Para wartawan dan para pimpinan redaksi media cetak dan elektronik ini merasa diperlakukan tidak manusiawi, pasalnya janji-janji manis yang sering dilontarkan petinggi Polda Papua bahwa pers adalah mitra polisi seakan dikhianati.  “Katanya mitra, jangan mitra yang memanfaatkan wartawan untuk infomasi saja,” teriak para wartawan.
Oleh karena itu, para pemimpin media cetak maupun elektronik nasional ini sepakat untuk memboikot berbagai jenis pemberitaan yang melibatkan Polda Pa pua.  Kecuali berita-berita yang mengkritisi POlda.
Karena tidak ada satupun petinggi Polda Papua yang bertemu wartawan, maka krans bunga serta puluhan pamflet yang sedianya akan diserahkan pada Kapolda Papua ataupun Wakapolda Papua langsung diserahkan ke salah satu anggota polisi yang berjaga sejak orasi dimulai.(hen/mdc/dee)

22 Agu 2010

Nicholas Jouwe Tidak Diamanatkan Rakyat Papua


JUBI --- Ketua Dewan Adat Papua mempertanyakan sepak terjang Nicholas Jouwe. Rakyat Papua tidak pernah mengamanatkan sebagai seorang tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk berbicara mewakili rakyat Papua saat ini.
SOURCE
“Jangan berbicara atas nama rakyat jika tidak punya legalitas yang jelas,” kata Forkorus Yoboisembut, Sabtu (21/8).

Forkorus mengatakan, tokoh OPM adalah mereka yang berjiwa patriot dan tidak pesimis dalam perjuangan, bukan seperti Nicholas Jouwe yang tidak berjuang dengan benar bagi rakyat Papua.
“Orang macam dia selalu mengemukakan pernyataan yang bertentangan dengan keinginan murni dari rakyat, bahkan mengatasnamakan rakyat Papua. Ini salah besar. Nicolash harus berhenti bersandiwara,” tandasnya.

Selama ada di luar negeri pun, lanjut Forkorus, keberadaan Nicholas tidak jelas. Tidak memperjuangkan aspirasi rakyat Papua, selain sekadar berfoya-foya. “Sampai saat ini tidak ada bukti konkrit yang dilakukan untuk menyatakan perjuangan bagi bangsa Papua,” tutur Forkorus sembari membandingkan perjuangan Benny Wenda dan beberapa tokoh Papua dengan terbentuknya International Parliement for West Papua (IPWP) dan International Lawyer for West Papua (ILWP). (Yarid AP)

17 Agu 2010

Pemerintah Remehkan Persoalan Papua

KabarIndonesia - Pemerintah pusat dinilai cenderung mengecilkan akar masalah Papua dan otonomi khusus (otsus). Perlindungan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua hanya terjebak pada retorika.

Muridan, Koordinator Tim Papua LIPI mengritisi sikap pemerintah yang dinilai belum mau melakukan koreksi atas kegagalan kebijakan politik, hukum, dan keamanannya. Adapun pakar International Crisis Group Sidney Jones mengingatkan, permasalahan Papua terdiri dari banyak dimensi. Di antaranya, soal seberapa banyak kekuasaan yang rela diberikan pemerintah pusat kepada Papua dan tidak dianggapnya ancaman bagi Papua sebagai ancaman nasional.  SOURCE

Menanggapi situasi di Papua, Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Letjen (Purn) Bambang Darmono menilai perlu kehendak bersama untuk melanjutkan pendekatan kesejahteraan terhadap Papua. Caranya, kata dia, dengan meredesain draf Otsus Papua dengan melibatkan masyarakat Papua.  Bambang menilai otsus dan Inpres No. 5/ 2007 belum mampu menyelesaikan masalah Papua. Penyebabnya antara lain, peningkatan radikalisasi masyarakat Papua, budaya kekerasan, serta perlawanan bersenjata antara warga Papua dan aparat keamanan nasional.

Gubernur Berang

Sementara itu, menanggapi soal audit dana otsus Papua, Gubernur Papua Bamabas Suebu justru terkesan berang. "Itu bukan tugas dari Kemendagri sama sekali. Itu menurut UU Keuangan Negara, UUD 1945, dan itu sudah dilakukan (oleh BPK)," ujar Suebu.

Diketahui, total dana otsus yang digelontorkan untuk masyarakat Papua rata-rata Rp 2 triliun per tahun. Jika ditotal, mencapai lebih dari Rp 23 triliun sepanjang delapan tahun terakhir. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan akan melakukan audit menyeluruh dana otsus Papua. 

"Biaya pembangunan per kapita dari 33 provinsi yang paling tinggi adalah Papua. Baru Aceh, baru yang lain-lain. Jadi kalau tidak bergerak, tidak ada kemajuan, kita harus tahu mengapa," tegas Presiden.

Pihak Kemendagri juga menegaskan, evaluasi pelaksanaan otsus Papua baru akan dilakukan pada 2011. (*)

Jumlah Penduduk Papua 2,8 Juta


Jumlah Penduduk Papua 2,8 Juta
Media Indonesia
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
 Papua Djarot Soetanto, sekaligus mengakui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak. ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Pemerintah gelontorkan dana otonomi khusus Rp 10,3 T
Kontan
Pemerintah akan mengalokasikan dana otonomi khusus ke Nanggroe Aceh Darussalam,
 Papua danPapua Barat sebanyak Rp 10,3 triliun. ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »

Sastra-Indonesia.com » Memutus ”Lingkaran Setan” Konflik Papua
Oleh PuJa
Papua selalu diidentikan dengan konflik dan kekerasan selama puluhan tahun. Padahal, kepulauan yang luasnya tiga kali lipat Pulau Jawa itu memiliki kekayaan alam yang melimpah, alam yang indah, dan penduduknya hanya sekitar 4 juta jiwa ...
Sastra-Indonesia.com - http://www.sastra-indonesia.com/

PROGRAM HIV/AIDS UNTUK TNI DI PAPUA
Kominfo Newsroom
Ini dilakukan paska ditemukannya sejumlah prajurit TNI Kodam/XVII Cenderawasih Jayapura, Papua, yang positif terinfeksi HIV/AIDS. ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Bendera Bintang Kejora Berkibar di Papua
Media Indonesia
Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Wachyono mengatakan, aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Sentani, Kabupaten Jayapura, dilakukan oleh orang ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Pemerintah Remehkan Persoalan Papua
Kabar Indonesia
KabarIndonesia - Pemerintah pusat dinilai cenderung mengecilkan akar masalah Papua dan otonomi khusus (otsus). Perlindungan dan pemberdayaan terhadap orang ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »

16 Agu 2010

PEMERINTAH PUSAT PANTAU DINAMIKA PAPUA

Pemerintah pusat pantau dinamika di Papua
Bisnis Indonesia
JAKARTA: Pemerintah pusat akan terus mempelajari dinamika yang ada di
 Papua dan menjalin komunikasi yang konstruktif dalam membangun Papua yang lebih baik. ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Mobil Ditumpangi Pangdam Ditabrak
KOMPAS.com
Mereka usai menumpang penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta ke
 Papua. Seperti biasanya, kedatangan pejabat disambut secara protokoler dan pulang dengan ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »

Dan Otonomi untuk Papua,Papua Barat, Aceh Rp 8,8 Triliun
Tempo Interaktif
Dana otonomi khusus itu, dialokasikan masing-masing untuk Papua sebesar Rp3,1 triliun, PapuaBarat
 sebesar Rp1,3 triliun dan Aceh sebesar Rp 4,4 triliun. ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »

Jelang HUT RI, Bintang Kejora Berkibar
Vivanews
VIVAnews - Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 65, Papua kembali heboh dengan aksi separatis, Senin 16 Agustus 2010. ...
Lihat semua berita mengenai topik ini »